DASAR HUKUM

SYARAT PERMOHONAN IZIN

BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

8.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

9.    Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;

14.  Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dispensasi Mendirikan Bangunan;

Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan, diisi lengkap dan ditandatangani pemohon di atas meterai serta diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat, dengan dilampiri:

1.    Surat keterangan rencana kabupaten atau advice planning.

2.    Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;

3.    Foto kopi identitas/KTP pemohon dan/atau pemilik bangunan;

4.    Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah;

5.     Surat persetujuan tetangga;

6.     Surat pernyataan ketertiban lingkungan;

7.     Foto kopi surat izin perubahan tanah apabila tanah pertanian (dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo);

8.     Izin klarifikasi tanah (luas tanah kurang dari 10.000 m²)/izin lokasi (luas tanah sama dengan atau lebih dari 10.000 m²)/izin penetapan lokasi (apabila dana pembangunan berasal dari Pemerintah) bagi yang terkena kewajiban; Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi yang terkena kewajiban;

9.     Foto kopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan borongan atau proyek;

10. Gambar rencana/arsitektur bangunan;

11. Gambar sistem struktur;

12. Gambar sistem utilitas;

13.  Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;

14.  Hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih yang ditandatangani oleh institusi yang berwenang;

15. Setiap bangunan dengan KDB kurang dari 50% (lima puluh per seratus) harus dilengkapi dengan sumur peresapan sesuai kondisi daerah setempat;

16.  Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum yang bersifat profit;

17.  Data penyedia jasa perencanaan (yang menggunakan); dan

18.  Dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi  tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.